Arahan Terbaru Jokowi Khusus untuk Anies Baswedan soal Banjir

shares

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pencegahan dan penanganan bencana, seperti banjir pada awal tahun 2020 ini. Jokowi meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta diaktifkan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Arahan tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo setelah rapat terbatas (ratas) dengan Jokowi terkait pencegahan dan penanganan dampak banjir Jabodetabek dan Banten. Ratas tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari Batubara dan Doni sendiri.


"Arahan Bapak Presiden adalah untuk mengaktifkan kembali seluruh BPBD. Bukan hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten kota, terutama juga DKI Jakarta," kata Doni di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Menurut Doni, Jokowi juga meminta para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir berkolaborasi dengan jajaran pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri. Jokowi, sebut Doni, menginginkan para kepala daerah berkolaborasi baik dalam aspek pencegahan maupun mitigasi.

"Pak Presiden menugaskan kembali kepada kami agar menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar berkolaborasi antara pusat dan daerah serta didukung TNI-Polri, serta segenap unsur pendukung, termasuk relawan, hendaknya menjadi kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya," ungkap Doni.

"Baik itu pencegahan, mitigasi, dan ketika terjadi keadaan darurat bisa minimalisir korban yang timbul," sambungnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung merespons arahan Jokowi soal pengaktifan BPBD hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, penanganan bencana seperti banjir pada awal tahun ini dilakukan oleh tingkat kelurahan.

"Sebenarnya di Jakarta itu, pengendalian tingkat lurah. Ini kan sebenarnya tingkat kota tapi dikasih nama provinsi, dan jangkauan dekat-dekat," sebut Anies kepada wartawan di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (3/1).

"Dan teman-teman lihat, yang kerja di sini, yang kerja tingkat Kelurahan. Jadi, proses bantuan berjalan dengan cepat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo menyebut BPBD tingkat Kota sebetulnya sudah ada sebelum Anies menjabat. Namun, BPBD Kota dihapus di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mau diaktifkan kembali. Kita akan mengusulkan kepada Gubernur. Itu kan Pergub bisa. Dulu zaman Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama dihapus). Belum tahu saya (alasannya)," terang Subejo, di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (3/1).

Menurut Subejo, kerja BPBD masih bisa lebih cepat jika ada di tingkat kota. Dia menyebut bisa memberikan masukan penanganan kepada wali kota.

"Rantai kendali makan enak, cepat. Ini kan jadi... Masih kurang terjangkau dengan efektif," sebut Subejo.

"Meski penanggung jawab wali kota, dan jajaran. Tapi ada orang kita di situ kakinya yang yang istilahnya, fasilitasi memberikan masukan, bisa respon duluan," sambungnya.